Terkait dr. AK, Asron Nilai Polres Madina Mau Kaburkan Dugaan Pemalsuan 

Sementara itu, Pengamat Hukum yang juga Dewan Penasehat DPD Kongres Advokat Indonesia, Zakaria Rambe pun mengaminkan keinginan Asron yang akan membuat Dumas ke Polda Sumut. Hal ini menurut Zakaria adalah hak dari seluruh masyarakat jika menemukan adanya ketidakadilan.

"Itu hak semua warga negara Indonesia. Ketika ketemu ketidakadilan, laporkan. Banyak kran untuk melapor. Bahkan kalaupun kita anggap tak ditanggapi, kita bisa melaporkan ketingkat yang lebih tinggi. Dan tidak boleh ada intervensi ketika kita mau melaporkan hal itu," ungkap Zakaria kepada media melalui WhatsApp.

Baca Juga:

• Raib13 Unit Excavator di Mapolres, Kapolres Madina Bungkam 
• Polres Madina Gagal Cegah PETI di Aek Nabara, Masyarakat Resah
• Diduga Aktif Kembali PETI Kotanopan, Kapolsek Kotanopan : Pengawasan akan Ditingkatkan

Bahkan Zakaria pun mendorong Asron untuk tidak menyerah dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Dumas itu. Dia menilai, surat yang disampaikan oleh Polres Madina ini seolah-olah ingin menyampaikan kepada Asron bahwa mereka tidak menemukan bukti awal.

"Kalau dari surat yang saya baca. Polres berusaha untuk bersembunyi dengan poin-poin yang dilaporkan oleh pelapor. Karena itu, pelapor baiknya membuat laporan Dumas ke dua dengan penjelasan lebih jelas atas dugaan adanya pemalsuan itu. Sampaikan laporan Dumas itu ke Polda Sumut, agar pihak Polda tahu bagaimana kinerja Polresnya," tegas Zakaria.