Korban Kabel Semerawut Laporkan Tindak Pidana ke Polda Sumut

Luthfi terjerat kabel yang menjuntai di Simpang Empat Universitas Negeri Medan, atau sekitar pada Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kejadian ini menimbulkan luka pada leher Lutfhi dan harus dirawat di RS. Pirngadi. Luka yang dialaminya cukup berat, sehingga ia harus mengeluarkan biaya untuk perawatannya sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Baca Juga:

• Kompolnas Turun Gunung Pasca Tewasnya Wartawan Satu Keluarga
• LBH Medan Laporkan Kapolda dan Dirreskrimsus ke Propam soal Kasus PPPK Langkat
• LBH Medan : Penuntasan Kasus Wartawan Meninggal Terbakar Bersama Keluarga di Karo Harus Secara Adil dan Mencerminkan Integritas Penegakan Hukum

Setelah kejadian tersebut, Lutfhi mengadu ke LBH Medan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya. Melalui kuasa yang dimilikinya, Lutfhi telah melakukan 2 kali somasi kepada PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Telekomunikasi Selular. Namun, kedua perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka bukanlah pemilik kabel yang menjerat Lutfhi, sehingga pemilik kabel tersebut masih misterius.

Merasa belum mendapatkan keadilan, Lutfhi membuat pengaduan ke Walikota Medan untuk meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang dialaminya. Lutfhi meminta agar Walikota dapat menindak tegas perusahaan yang memiliki kabel tersebut dan menertibkan kabel yang semrawut. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Walikota Medan.

Akibat tidak adanya keadilan dan kepastian hukum atas permasalahannya, Lutfhi melapor dugaan tindak pidana yang dialaminya ke Kepolisian Daerah Sumatra Utara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

LBH Medan menduga bahwa peristiwa yang dialami oleh Lutfhi merupakan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang mengalami luka berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 360 KUHPidana. Oleh karena itu, Polda Sumatra Utara seharusnya segera menindaklanjutinya.

Permasalahan hukum yang dialami Lutfhi diduga melanggar Pasal 1 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H UUD RI Tahun 1945 Jo. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.