Komunitas Pers di Kota Langsa Lakukan Aksi Damai Tolak Revisi RUU Penyiaran

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi RUU Penyiaran karena dinilai merugikan kebebasan pers dan menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi baik bagi wartawan, pekerja kreatif, maupun masyarakat umum.

Baca Juga:

• 123 Atlet Kontingen Kota Langsa Berangkat, Siap Bertanding di POPDA XVII
• Puluhan Guru yang Lulus PPPK 2024 Tuntut Kepastian di Depan Kantor Bupati Madina dan DPRD Madina
• Dewan Pers sebut ada dua versi penyebab kebakaran rumah wartawan di Karo

Maimul Mahdi, selaku Ketua DPRK Langsa, menyambut baik aksi damai yang dilakukan oleh jurnalis dan wartawan Kota Langsa.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana revisi RUU Penyiaran karena dapat mengekang kebebasan pers dan meminta DPR RI untuk melibatkan Pers, akademisi dan masyarakat sipil dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

DPRK Kota Langsa juga menunjukkan dukungannya dengan menandatangani petisi yang disampaikan para jurnalis dan wartawan dalam beberapa poin petisi tersebut.

Mereka meminta pemerintah tidak mengabaikan semangat reformasi dengan memberlakukan kebijakan yang dapat merugikan pekerjaan pers.

Tak hanya itu, DPRK juga diminta untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU Penyiaran dan mengirimkannya ke DPR RI.

Putra Zulfirman, Ketua PWI Langsa yang juga turut serta dalam aksi damai, mengecam keras pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang dapat menghambat kerja jurnalis, sehingga membawa dampak seolah-olah menuju kearah Orde Baru.

"Padahal semangat Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 membuat jurnalis lebih kreatif dengan proses investigasi yang lebih mendalam lagi," tegas Putra Zulfirman.

Dalam rangka memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi, maka tindakan yang dilakukan oleh komunitas pers Langsa patut dihargai.

Semoga apa yang menjadi tuntutan dari para jurnalis dan wartawan dapat didengar oleh DPR RI agar kebebasan pers tidak terganggu.