Pendistribusian Pupuk Subsidi Akan Berubah, BLT atau E-RDKK ?

Abyadi juga menyatakan kekecewaannya terhadap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumut karena tidak memperhatikan kesalahan dalam data petani penerima pupuk subsidi.

Ia menambahkan bahwa jika data-data petani penerima diperbaiki maka petani tidak perlu mengatakan bahwa pupuk subsidi kosong.

Baca Juga:

• Akibat Terendam Banjir, Petani Semangka di Sergai Gagal Panen dan Rugi Puluhan Juta 
• Harga Cabai Merah Terpuruk, Daya Beli Petani Hortikultura Tertekan
• Petani Sayuran Keluhkan Pencemaran Pabrik Pengolahan Blended Sawit

Jumlah alokasi pupuk subsidi ditambah pemerintah dari total nasional 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Masalah timbul ketika petani tidak bisa menanam dengan baik karena pupuk yang tidak mencukupi. Abyadi yakin bahwa pupuk yang tidak terserap semakin banyak karena pendataannya yang kurang baik.

Abyadi juga menolak BLT Pupuk karena dapat menyebabkan kekacauan dalam program pendistribusian. Pertama, petani penerima tidak akan dipilih secara tepat sasaran dan hanya berdasarkan kedekatan yang mungkin ada antara pengurus dengan petani.

Kedua, uang yang seharusnya untuk membeli pupuk digunakan untuk kebutuhan lain sehingga produksi akan menurun. Ketiga, selisih harga antara pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi sangat besar, sehingga petani akan membeli pupuk abal-abal yang murah.

Oleh karena itu, Abyadi mengharapkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendistribusian pupuk subsidi dan mempertimbangkan secara serius belanja langsung pupuk dalam bentuk uang ke petani.

Suhardi, petani padi di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdangbedagai, juga menolak sistem BLT Pupuk yang akan diterapkan pemerintah.

Menurutnya, sistem yang ada sekarang sudah cukup baik, yaitu dengan menebus pupuk subsidi di kios dengan membawa KTP tapi sudah terdaftar di E-RDKK. Hal ini dapat membantu mengurangi persediaan pupuk yang kosong.

Sistem ini mendorong petani yang belum menanam untuk memperoleh pupuk subsidi pada saat yang tepat. BLT Pupuk akan memicu kebingungan dan membuat semakin sulit pendistribusian pupuk subsidi.

Abyadi menekankan bahwa solusinya adalah memperbaiki administrasi pendistribusian pupuk subsidi sehingga petani tidak kelimpungan dalam memperoleh pupuk subsidi yang sebenarnya tersedia di pasaran.