PAD Kota Binjai Minim, Diduga Bocor

bulat.co.id -BINJAI | Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemko) Binjai masih menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, dari tahun ke tahun PAD sebesar Rp200-an miliar yang ditarget tak pernah tercapai.

Melihat kondisi itu, muncul dugaan PAD di Kota Rambutan tersebut mengalami kebocoran, atau mengalir ke pihak yang tidak tepat. Namun, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asali Daerah (BPKPAD) sebelumnya menngakui tidak mengetahui dugaan kebocoran tersebut.

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Izin Tambang Batu Bara untuk PBNU Segera Terbit
• Wali Kota Binjai Buka Binjai Nasional Expo 2024 HUT Kota Binjai
• Masih Muda dan Berusia 26 Tahun, Suprianto Miliki Tiga Lokasi Peternakan Sapi di Sumatera Utara

Baca Juga :Aset Pasar Tavip Binjai Terjual Rp600 Juta

"Soal itu saya belum tahu," kata Kepala BPKPAD, Erwin Toga Purba beberapa waktu lalu di seputaran Jalan Kartini, Binjai Kota.

Dugaan kebocoran PAD ini juga berkaitan dengan adanya indikasi perusahaan yang tidak memiliki izin. Beberapa usaha peternakan ayam, perternakan babi dan usaha pabrik mie diduga ada yang belum mendapat izin dari dinas Pelayanan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun usaha itu berjalan mulus dengan kegiatannya setiap hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jumat (28/7), hanya usaha peternakan ayam yang mengantongi izin, sementara usaha ternak babi dan pabrik mie diduga tidak mengurus perizinan ke kantor Pelayanan Terpadu.

Meski begitu, Pemko Binjai melalui dinas terpadu belum melakukan razia gabungan untuk melakukan pendataaan diseluruh usaha tersebut. Karena dengan tidak adanya pengusaha mengurus izin, maka akan berdampak kepada PAD dengan tidak melakukan pemugutan pajak yang di stor kas daerah.

Baca Juga :Pisah Sambut Kapolres Binjai, Wali Kota Sampaikan Maraknya Begal dan Narkoba

Belum adanya sikap Pemko Binjai dengan usaha yang belum memiliki izin tersebut, diduga ada oknum tertentu sebagai beking. Sehingga mereka tidak mengurus izin usaha sebagaimana mestinya.

Kadis Pelayanan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Heny Sri Dewi Sitepu ketika dikonfirmasi melalui WA ketelepon selulernya, mengatakan, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melihat langsung usaha peternakan. "Minggu depan kami dengan dinas terkait mau turun ke lapangan mengecek izin mereka," kata Heny.