Cegah Meterial Galian C Masuk Ke Proyek APBN, Rediyanto: Gubsu Jangan Diamkan Surat KPK

bulat.co.id -MADINA | Pengamat Hukum Universitas Panca Budi Medan, Rediyanto Sidi SH menilai surat edaran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merupakan sebuah langkah tepat dalam menertibkan galian C tanpa izin.

Apalagi, surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubsu ini dikuatkan dengan keluarnya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No B/3900/KSP.00/70-72/2023 tentang Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terkait Dengan Penertiban Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan di ProVinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Harun Mustafa Nasution: Pantai Barat Kampung Halaman Saya
• Ketua DPRD Madina, Minta KPU Secepatnya Putuskan Terkait Rekomendasi Bawaslu
• Rekomendasi Bawaslu Madina Minta Paslon Saifullah-Atika Di-TMS-kan

Baca Juga :Empat Polisi Poldasu Peras Waria Disanski Demosi

Rediyanto menilai, momen ini cukup baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumut. Sehingga dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh KPK tertanggal 10 Juli 2023, maka kepala daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menertibkan.

"Kepala daerah harus segera menindaklanjutinya. Baik gubernur maupun bupati/wali kota. Ini tidak bisa didiamkan saja, karena akan menjadi pembiaran terhadap undang-undang dan peraturan pendahulunya," ungkap Rediyanto, Kamis (13/07/2023).