Gubernur NTT Sambut Hangat Ketua BPK RI di Kupang

Prosesi penyambutan tersebut turut ditandai dengan penyematan kain adat khas NTT oleh Gubernur kepada Ketua BPK RI.

Ketua BPK RI tiba di Kupang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting selama kunjungan kerjanya, termasuk pertemuan dengan jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Baca Juga:

• Gubernur NTT Kenang Paus Fransiskus Sebagai Tokoh Teladan di Dunia
• Mawatu Resort Babat Mangrove untuk Bangun Tanggul, AHY: Mangrove Itu Tanggul Alami
• Wagub Jhoni Asadoma Tinjau Hotel yang Membabat Mangrove dan Memagari Laut di Labuan Bajo

Dalam penyambutan itu, Gubernur NTT didampingi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro, S.E, M.M, CSFA, bersama jajaran.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTT menyambut hangat kedatangan Ketua BPK RI dan menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap peran BPK RI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

"Selamat datang di Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT. Kehormatan bagi kami jajaran Pemprov NTT atas kunjungan Ibu Isma Yatun. Kunjungan ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan agar tetap transparan, akuntabel dan profesional," ujar Gubernur Melki.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen tinggi dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Kami tentu akan berusaha memperbaiki dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, efektif dan efisien. Ini adalah upaya kami agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan," jelas Gubernur NTT.

Di sisi lain, Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Ia juga berharap agar sinergi dan kolaborasi antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah daerah lainnya tetap terjalin dengan baik guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar terus transparan dan akuntabel.