Jalan Protokol di Pemalang Penuh Umbul umbul Paslon Bupati, Bawaslu: Belum Menjadi Ranah Pelanggaran

Terpantau, umbul -umbul tersebut terpasang dari mulai selepas lampu merah Sirandu ke arah Utara sampai Kantor Komisi pemilihan umum Daerah Pemalang.

Baca Juga:

• Rekomendasi Bawaslu Madina Minta Paslon Saifullah-Atika Di-TMS-kan
• Terkait LHKPN, Imran Khaitami Minta Bawaslu Segera Keluarkan Keputusan
• Terkait LHKPN, Jefri Antoni: Tidak Ada Kesilapan ata Kealfaan Jika Komisioner KPU Mengikuti Juknis PKPU

Terlihat di kanan - kiri jalan nampak umbul -umbul bergambar Bupati Petahana Mansur Hidayat dengan calon pasangannya Muhammad Boby Dewantara pada Pilkada November nanti.

Terkait dengan banyaknya baliho bergambar Bupati Petahana, yang akan maju pada Pilkada nanti, Ketua Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Pemalang Sudadi, ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, jika pemasangan baliho yang ada di jalan Ahmad Yani tersebut belum menjadi ranah pelanggaran.

"Sementara karena belum masuk tahapan penetapan calon dan tahapan kampanye, maka belum menjadi ranah pelanggaran oleh Bawaslu,"jelas Sudadi, Selasa ( 13/8/2024).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Terkait pemasangan umbul -umbul tersebut menjadi ranah Pemerintah Daerah dan penetapan Paslon sendiri nanti pada tanggal 22 September 2024,

"Terkait pemasangan umbul -umbul tersebut, diluar tidak melanggar kampanye menjadi ranah Pemda, sedangkan untuk penetapan Paslon nanti September akhir," jelasnya.

Sementara itu, terkait adanya deretan umbul -umbul di sepanjang jalan Ahmad Yani Pemalang kota milik salah satu Paslon tersebut telah mengantongi surat ijin atau tidak dari Dinas terkait.

Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( Kadis DPMPTSP) kabupaten Pemalang Khaeron ketika dikonfirmasi lewat sambungan teleponnya mengatakan, masih berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU dan OPD terkait.

"Iya maaf, sementara kita masih koordinasikan dengan Bawaslu, KPU dan OPD terkait,"tuturnya.

Diketahui DPMPTSP sendiri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, termasuk menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan.