Panwaslih Kota Langsa Pastikan Panwascam Hingga PTPS Paham Tugasnya

bulat.co.id - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa terus berupaya agar pemilu 2024 dapat diawasi dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan para Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) bisa memahami regulasi, tugas, serta kesalahan yang mungkin terjadi saat Pemilu berlangsung.Pemaparan hal tersebut disampaikan secara jelas pada Rapat Konsolidasi / Koordinasi Pengawasan Pemungutan, Perhitungan Suara Pemilu Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden di Hotel Kartika, Selasa (6/2).

Regulasi pemungutan dan perhitungan suara tersebut antara lain UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu No.5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024, dan Keputusan KPU No.66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Juga:

• Sukseskan Pillkada Serentak, Panwascam Medan Area Lantik 153 Anggota Pengawas di TPS
• Persiapkan Pengawas di TPS, Panwascam Medan Area Lakukan Interview
• Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemula dan Mahasiswa, Panwascam Medan Area Ajak Untuk Ramaikan TPS

"Kita sudah membekali kawan-kawan Panwascam itu terkait pemungutan dan perhitungan suara, yang mana kita membahas tuntas tentang PKPU nomor 25 Tahun 2023 dan juga Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024," ungkap Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Sri Wahyuni saat diwawancarai.

Sri Wahyuni menambahkan bahwa kedua dasar tersebut menjelaskan teknis pemungutan dan perhitungan suara yang harus dikuasai. Kegiatan teknis tersebut nantinya akan menjadi pemerhati khusus dari pengawasan Pemilu.

Selain itu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) juga harus memahami teknis dan tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu dilakukan guna menjaga Pemilu 2024 agar tidak dicurangi.

"Pengawas TPS harus tahu teknis-teknis dan juga tugas dari KPPS yang tujuh orang itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi pusat pengawasan itu kita jelaskan karena kita tidak mau bahwasanya pemilu 2024 ini dicurangi," tuturnya.