Pj Gubernur Aceh Temui Menteri BPN, Bahas Hak Tanah

Menurutnya, dirinya meminta bantuan Hadi untuk memberikan perhatian khusus dalam merealisasikan lahan-lahan untuk mantan kombatan GAM. Dia berharap Menteri Hadi dapat memfasilitasi pemenuhan hak-hak eks GAM.

Baca Juga:

• Operasi Tak Berizin Hingga Merugikan Petani, Penyidik Sebut Itu Bencana Alam
• Kodim 0209/LB Bersama Korem 022/PT Aman 1 Kg Sabu dari Seorang Pria di Kos-kosan
• Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Raih Gelar Doktor: Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H

Baca Juga : MAPALA Se-Aceh Gelar Aksi Bersih Pulau Pusong

"Selama ini kan masih terkendala, jadi sebagai menteri dan sebagai senior saya berharap bapak bisa membantunya," jelas Marzuki.

"Kalau tidak ini akan terkendala, karena tanah ini berada di bagian hutan, jadi kalau masuk di PSN (Proyek Strategis Nasional) ini bisa lebih cepat," lanjutnya.

Anggota DPR RI TA Khalid meminta poin-poin dalam MoU Helsinki diselesaikan secara utuh dan menyeluruh terutama menyangkut poin 3.2.5. Poin itu menyebutkan Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan memperlancar reintegrasi mantan Pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terdampak.

"Saya berharap agar poin 3.2.5 ini dapat diselesaikan secara utuh, bermakna bukan hanya memberikan atau mengalokasikan tanah saja, tapi menyediakan dana yang cukup agar tanah yang diberikan tidak terlantar," ujarnya. (dhan/dtk)