Kades di Langkat Menjerit, Minta Outbound Ditiadakan

"Biasanya itu tiga kali, peserta pertama kades, kemudian disusul perangkat desa dua kali. Biaya sama, setiap kegiatan diminta Rp3,5 juta," ungkap kades yang minta namanya dirahasiakan.

Baca Juga:

• Tak Dikerjakan Tepat Waktu, Inspektorat Labura akan Periksa Proyek Jembatan Desa Pematang
• Proyek Jembatan Desa Pematang Menyebrang ke Tahun 2025, Kadis PMD: Kembalikan Anggarannya ke Kas Desa
• Bantah Berselingkuh, Kades Kampung Sawah : Kami Berempat di Dalam Mobil

Lebih lanjut dijelaskannya, sebelum adanya outbound, PMDK meminta anggaran Bimtek. Belakangan, sebutnya, Bimtek dilarang dan diganti judul menjadi outbound.

Baca Juga :PT PLN Persero UPT Medan Tanam 10.000 Mangrove di Lubuk Kertang

"Cuma judul aja beda, kegiatannya sama aja. Ada pembekalan dan hiburan, seperti itulah. Biasanya dua hari. Narasumber ya dari mereka (PMDK)," bebernya.

Agar kegiatan ini tidak menjadi perhatian, sambungnya, PMDK dan Apdesi membuat kegiatan outbound secara bertahap. "Sekarang dibuat per dua kecamatan, jadi gak terlalu ramai. Nanti, Apdesi kecamatan yang mengumpulkan dana dan diserahkan ke Apdesi kabupaten," terangnya.

Jika kegiatan ini terus berlanjut, katanya, maka sudah jelas 240 Kades yang ada di 23 kecamatan Langkat menjadi sapi perah. "Udah gak salah lagi, kalau dibiarkan memang benar jadi sapi perah kami. Bila perlu Poldasu atau KPK langsung lidik aja ini," harapnya.