Anggota Komisi C DPRD Ungkap Penyebab Binjai Defisit

Adil mencotohkan retribusi parkir yang tidak dikelola dengan baik, bahkan tata kelolanya pun dinilai syarat dengan kebocoran yang cukup besar.

Baca Juga:

• Pemkab Pemalang Menghapus Denda PBB untuk Meringankan Warga
• Sudah Tak Berizin, CV. Parak Tale Tidak Pernah Setor Pajak MBLB
• Siap-siap! Samsat Sei Rampah Akan Gelar Razia Gabungan Kepatuhan Pajak

Baca Juga : Wali Kota Binjai Akui Karyawan PDAM Over

Adil membeberkan, pada tahun 2022, Dinas Perhubungan (Dishub) menarget PAD sekitar Rp1 miliar untuk retribusi parkir. Ketika itu, sebutnya, Komisi C menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dishub yang belum mampu memenuhi target retribusi parkir tersebut.

Pada RDP itu, lanjut Adil, pihak Dishub mengaku petugas parkir khusus di Jalan Sudirman, Binjai Kota, sebanyak 80 orang. Dari jumlah petugas parkir itu, masing-masing petugas dibebankan setoran yang berbeda, ada yang Rp30 ribu dan ada juga yang mencapai Rp160 ribu.

"Jadi saat itu saya suruh hitung, jika rata-rata saja petugas parkir Jalan Sudirman diminta setor Rp90 ribu perhari dikali 80 orang, maka hasilnya Rp7.200.000 per hari. Nah, saya suruh lagi Rp7.200.000 dikalikan 365 hari. Jadi mereka sebutkan totalnya mencapai Rp2,6 milliar," beber Adil.

Melihat hitunngan itu, sambunng Adil, pihak Dishub tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh. Sebab, untuk satu ruas jalan saja sudah lebih dari target mereka. "Jadi kemana semua uang retribusi parkir di ruas jalan lain, ada Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Samnhudi, Jalan Jamin Ginting, dan ruas jalan lainnya," tegas Adil

"Itu masih cerita parkir, belum lagi retribusi lainnya. Berapa kebocoran pendapatan Binjai. Jadi jangan bilang Binjai ini defisit keuangan. Kalau retribusi dan pajak ini dikelola dengan baik, tidak ada ceritanya Binjai ini defisit," tambahnya.