Persoalan HPL di Mabar, Kadis Nakertrans: Lebih Berbahaya dari Rempang Batam

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Theresia P. Asmon atau Ney Asmon menyebut, kasus tersebut memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi.

Hal tersebut diungkap Ney Asmon saat diwawancarai bulat.co.id pada 26 september 2023 lalu sekitar pukul 16.21 WIB.

Baca Juga:

• Sainal Mengaku Keliru, Yang Menyebut Kerusakan Lahan Pertanian karena Bencana Alam Bukan Penyidik
• Pelaku Pembunuhan di Labuan Bajo Terancam Bui 15 Tahun
• GT, Tersangka Pembunuhan di Labuan Bajo Menyerahkan Diri ke Polisi

Saat itu, Kadis Ney menyebut kalau persoalan HPL di kecamatan Komodo itu lebih parah dari persoalan HPL Rempang Batam provinsi Kepulauan Riau.

"Persoalan HPL Mburak ini lebih berbahaya dari kasus HPL Rempang. Makanya Pemkab Mabar hati hati," katanya.

Hal itulah yang menjadi alasan Pemkab Mabar tidak membagikan sertifikat lahan usaha dua warga Transmigrasi Lokal di desa Macang Tanggar.

Sertifikat Lahan Usaha dua warga Translok adalah SHM yang belum dibagi oleh pemerintah (Kementerian Transmigrasi) sejak 200 warga Translok menempati lokasi transmigrasi pada tahun 1997.

Berdasarkan buku tanah tanggal 24/09/1997 surat ukur Nomor: 1127 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan RI. Total secara keseluruhan dari luas HPL adalah 3620, 3568 Ha.

Ney Asmon mengungkapkan pada tahun 1980, 34 fungsionaris adat menyerahkan tanah seluas 3.620,3568 Ha itu kepada pemerintah untuk kepentingan irigasi.