Pj. Gubernur NTT Ajak Lembaga Mitra Perkuat Kolaborasi Bersama Pemerintah

Pada kegiatan tersebut, terdapat 67 tamu/undangan dari berbagai LSM/NGO yang berada dalam wilayah kerja di Provinsi NTT.

"Lembaga Mitra ataupun LSM/NGO merupakan bagian dari kekuatan kita bersama untuk pembangunan guna pertumbuhan ekonomi ataupun mencapai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga:

• Kunker di Puskesmas Cancar, Pj. Gubernur NTT Dorong Percepatan Penanganan Stunting
• Pj. Gubernur Pimpin Rapat Konsolidasi Penguatan Modal PT BPD NTT Bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-NTT
• Kunjungan Kerja ke Pulau Komodo, Pj Gubernur Berikan Bantuan Untuk Baduta Stunting

"Terima kasih kepada mitra LSM/NGO yang sudah banyak mengerjakan banyak hal di NTT. Ada banyak hal yang dikerjakan diantaranya pada bidang kesehatan, pertanian, penanganan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal, perencanaan dan penganggaran, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial," jelas Pj. Gubernur.

"Kita semua dari Pemerintah hingga Lembaga Mitra memang sangat membutuhkan penguatan sinergi dan kolaborasi sebagai fondasi dasar untuk memecahkan berbagai persoalan dasar di NTT diantaranya kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting. Di bawah pemerintah Presiden Prabowo, kemiskinan menjadi salah satu target yang harus diselesaikan. Tahun 2025 ke depan nanti ada upaya-upaya yang lebih masif terkait kemiskinan dan penanganan stunting. Oleh sebab itu perlu kita satukan langkah untuk penanganannya," kata Andriko.

Selanjutnya Pj, Gubernur Andriko juga mengatakan Pemerintah Provinsi NTT sejauh ini mulai melaksanakan Gerakan Kemanusiaan Percepatan Pengananan Stunting Terintegrasi (GKP2ST). "Kita laksanakan gerakan ini dengan melibatkan berbagai pihak dengan pentahelix karena stunting merupakan bencana kemanusiaan sehingga anak-anak NTT dapat kita persiapkan dengan baik menuju Indonesia Emas 2025. Untuk Pemprov NTT kita laksanakan gerakan orang tua asuh dengan peran dan keterlibatan dari setiap Perangkat Daerah," ungkapnya.

"Sejauh ini Pemerintah terus memberikan bantuan penanganan stunting diantaranya dengan bantuan beras fortifikasi, daging ayam, telur," kata Pj. Gubernur.

"Terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tentu perlu ada peningkatan ekonomi masyarakat lokal diantaranya dengan pemanfaatan infrastruktur untuk produktifitas lahan pertanian. Saya beberapa kali meninjau beberapa titik lahan pertanian dan juga beberapa embung. Embung ini sangat efektif dan kita harapkan agar lahan kering dapat diberdayakan. Potensi lahan kering sangat baik di NTT. Ini diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk membantu mengatasi kemiskinan terkhususnya dengan tujuan kemandirian dan ketahanan pangan hingga produktifitas pangan," paparnya.

Andriko menegaskan, optimalisasi produktifitas pangan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sangat memiliki kaitan erat dengan implementasi Program Makan Gratis dan juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Melalui Perpres 81. Tahun 2024 sebagai fondasi kita dalam mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat lokal terhadap produktifitas pangan lokal. Beras, sayur, buah, ataupun ikan, dan daging datang dari Petani dan Nelayan kita. Peningkatan daya konsumsi masyarakat akan memberikan tambahan ekonomi bagi Petani dan Nelayan," ujarnya,

"Selain itu Program Makan Gratis juga kita harapkan dapat seutuhnya memanfaatkan pangan lokal sehingga bukan saja pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat bagi masyarakat seperti Petani dan Nelayan melainkan kecintaan terhadap pangan lokal yang tentu memiliki kandungan gizi yang baik untuk menangani stunting," kata Pj. Gubernur.

"Saya harapkan kehadiran Pemerintah dan lembaga Mitra/LSM/NGO dapat bekerja maximal dan seirama untuk mengatasi persoalan diatas seperti kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan stunting," tutupnya.