Hadiri Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri, Pj. Gubernur NTT Tegaskan Semua Aparatur Negara Wajib Menjaga Netralitas

"Bawaslu agar jangan takut untuk mengambil tindakan tegas bila menemukan ada unsur pelanggaran netralitas ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT untuk dapat mengawasi jalannya penegakan prinsip netralitas aparatur negara ini. Mari kita tetap menjaga situasi di daerah ini agar tetap kondusif dan aman selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024. Pilihan boleh berbeda tapi persaudaraan sebagai sesama masyarakat Flobamorata harus tetap dijaga dan dipelihara." Pungkas Andriko.

Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da. P Sarmento pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa tahapan kampanye yang sedang berlangsung ini butuh dukungan dari berbagai pihak agar proses penyelenggaraan pemilu berlangsung lancar.

Baca Juga:

• Akong Pertanyakan Hak Guru dan ASN yang Tak Gajian
• Pilihan KBPP Polri Resor Medan untuk Cagubsu dan Walikota Medan di Pilkada 2024 Bukan Seperti Ini....
• Pemberantasan Narkoba: Arahan Tegas Kapolri dalam Menyikapi Ancaman Terlarang

"Bawaslu punya kewenangan dalam setiap proses pemilu, namun memiliki tugas yg berat, karena banyak pihak yang harus kami awasi dimana jumlah kami terbatas. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat NTT untuk sukseskan penyelenggaraan pemilu ini," ucap Nonato.

"ASN, TNI dan Polri harus netral. Sehingga kita harapkan tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu yang dapat mengancam keutuhan bangsa," tambah Nonato.

Ia juga menerangkan dengan proses tahapan pemilu yang benar dan berkualitas, besar harapan semua pihak khususnya masyarakat NTT untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi provinsi ini.

Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono yang hadir mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyebutkan bahwa jajaran ASN, TNI dan Polri harus patuh terhadap regulasi dan tidak memanfaatkan situasi proses pemilu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Dengan deklarasi ini diharapkan setiap ASN, TNI dan Polri tidak memanfaatkan situasi tertentu dan jabatan untuk mempengaruhi hasil pemilu. ASN TNI dan Polri justru diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk wujudkan demokrasi yang adil dan berintegritas," jelas Awi.

"Yang terpenting, ASN, TNI dan Polri tetap harus fokus pada pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.