Provinsi NTT Raih Penghargaan TP2DD Terbaik 2024 Untuk Wilayah Nusampua

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pesatnya perkembangan digitalisasi juga perlu direspon dengan manajemen resiko cyber dan perlindungan data pribadi.

"Di level daerah peran perbankan juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan ekonomi daerah. Maka untuk mendukung hal tersebut, transformasi digital baik di pusat maupun daerah perlu harus disinergikan dan di sinilah peran penting dari TP2DD," ungkap Perry.

Baca Juga:

• Pj. Gubernur NTT Terima Alokasi Dana Fiskal Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024
• Pj. Gubernur NTT Dampingi Menteri ATR/BPN RI Serahkan Serifikat TORA untuk Warga Eks Timor Timur
• Serahkan Bantuan Pangan Stunting di Kota Kupang, Pj. Gubernur NTT Ajak Semua Pihak Kolaborasi Tangani Stunting

Sejalan dengan hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan P2DD ini sangat penting untuk perkembangan implementasi elektronik transaksi pemerintah daerah.

"Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETPD) sejalan dengan kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil asesmen IETPD pada semester I tahun 2024 menunjukan bahwa 87,9 % atau 480 pemda daerah berada dalam level digital. Capaian tersebut sudah melebihi target digital Satgas P2DD tahun 2024 yang sebesar 85%. Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100% Pemda dapat mencapai level digital," jelas Airlangga.

"Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting," kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif.