Pj Gubernur NTT Hadiri Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Muhammad Tito Karnavian B.A., M.A., Ph.D., Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.SI., Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., L.LM, Panglima TNI yang diwakili Pangkogabwilhan II Marsdya.TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto.l. Bitticaca, M.Hum, Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumendra dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI. Dominggus Pakel,S.Sos.,M.M.Si, serta Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto.

Turut hadir Penjabat Gubernur Bali Irjen Pol (purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya,M.H sebagai tuan rumah, Pj Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hassanudin serta Forkopimda Provinsi Bali, NTB, Forkopimda Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, NTB, dan juga perwakilan partai politik, tokoh agama, dan tokoh adat.

Baca Juga:

• Terkait Sengketa Pilkada Madina, Salman Alfarisi Simanjuntak: "Membela Klien Boleh, Membabi Buta Jangan"
• Surya Wahyu Danil : Masyarakat Madina Harus Hormati Proses MK
• ON MA Resmi Daftarkan Gugatan Perselisihan Pilkada Madina ke MK

Acara ini merupakan rangkaian ke-4 dari serangkaian rapat koordinasi serupa yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam di berbagai wilayah Indonesia. Fokus utama rapat adalah membahas kesiapan dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dalam rakor yang digelar di Pulau Dewata tersebut, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menghimbau bagi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.

"Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," ungkap Hadi.

Untuk itu Menko Polhukam mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.

"Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.