Wabup Belu Sampaikan LKPj Tahun 2023, Begini Rincian Pendapatan dan Anggarannya

bulat.co.id- Bupati Belu diwakili Wakil Bupati Belu, Dr. Aloysius Hakeserens menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Belu.

Wakil Bupati Belu di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, SE., M.Si.

Baca Juga:

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Seran JR didampingi Wakil Ketua, Yohanes Jefry Nahak di Gedung DPRD Kabupaten Belu, Kamis (25/4/2024).

Rapat paripurna itu di hadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Belu, Para Staf Ahli, Para Asisten, Para Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.

Dalam laporan Bupati, pendapatan daerah dengan nominal Rp.983.752.029.907,00- terealisasi sebesar Rp.962.909.924.645,57,- dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan Anggaran belanja dengan nominal Rp.1.024.210.789.180,-, terealisasi sebesar Rp.928.157.650.431,91,- dari anggaran yang ditetapkan.

"Sementara penerimaan pembiayaan daerah dengan nominal Rp.45.458.759.273,-, terealisasi sebesar Rp.45.483.547.004,14,- dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan nominal Rp.5.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.000.000.000,-." papar Wabup Aloysius Haleserens.

Wakil Bupati Belu juga menjelaskan bahwa anggaran tahun 2023. diperuntukan bagi Penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah.

"Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu : Urusan pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan pemadam kebakaran," jelas Wabup Belu

Sedangkan urusan pemerintahan wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa.

"Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan," tambah Wabup Aloysius.

Tidak hanya itu, Wabup Aloysius juga menyebutkan bahwa anggaran tahun 2023 juga dipakai untuk membiayai urusan pemerintahan pilihan, yang terdiri dari urusan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, pertanian dan sub urusan peternakan. Kemudian unsur pendukung urusan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

"Selain itu juga dipakai untuk membiayai unsur penunjang urusan pemerintahan, yang terdiri dari perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pengelola perbatasan, dan membiayai unsur pengawasan urusan

pemerintahan yakni Inspektorat Daerah, serta unsur kewilayahan, yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 12 Kelurahan serta 69 Desa dan 18 Desa Persiapan," tutup Wabup Belu.