Diarak Ronda dan Teriakan Siap Menang, Dr. Kanis Jehabut Melangkah ke Kursi DPRD Manggarai Barat 

Menyoroti Masalah Lahan Usaha Dua Warga Translok, Masalah HPL
Dalam kesempatan itu, Dr. Kanis Jehabut turut menyentil persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Manggarai Barat khususnya kecamatan Komodo, yaitu terkait Masalah Lahan Usaha dua warga Translok dan Masalah HPL
Menurut dia program Transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Apakah Komodo Viktor dan Komodo Edi Masih Hidup di KSDA Wae Wu'ul?
• DPRD Manggarai Barat Akan Sampaikan Aspirasi Hasil RDP ke Pusat
• ISKA: Ada Substansi yang Lebih Penting Dari Kericuhan Saat RDP di DPRD Manggarai Barat

"Pasal 3 UU NO 15 TAHUN 1997 berbunyi Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran" kata nya.

Doktor Hukum Universitas Trisakti itu menjelaskan Kalau merujuk kepada peraturan tersebut apakah Transmigrasi Nggorang yang berlokasi di desa Macang Tanggar memenuhi tujuan dimaksud ? Sementara sebagian lahan yang menjadi bagian dari program tersebut hilang.

Ia juga turut menyoroti masalah HPL yang melanda beberapa desa di kecamatan Komodo.

Penerbitan HPL tahun 1997 oleh Pemerintah yang luasnya 3000 hektare lebih, Lokasinya tersebar pada sejumlah desa di selatan Kecamatan Komodo, di antaranya Desa Pantar, Macang Tanggar, Warloka.

"HPL ini tentu sangat merugikan masyarakat, sehingga sampai saat ini masyarakat harus berjuang keras untuk mengembalikan hak mereka," tegas Dr. Kanis Jehabut.

Ia menambahkan Menurut Pemerintah Manggarai Barat persoalan ini seperti mengurai benang kusut karena berbagai alasan.

"Di sini saya tidak pada posisi untuk menyalahkan pihak manapun tetapi paling tidak ada upaya untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini," ungkapnya.

"Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, Demikian petuah Prof. Satjipto Rahardjo, tentang hukum progresif yang merupakan pemikiran perkembangan hukum yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum," jelas Dr. Kanis.

Menurut nya Hukum harus bertujuan untuk kesejahteraan manusia bukan sebaliknya, malah menghancurkan kehidupan manusia.

"Berangkat dari pemikiran diatas maka seharusnya HPL harus segera di cabut karena sudah tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.

Paradoks kota Pariwisata Super Premium
Selain masalah hukum, ia juga berbicara tentang Ketidak adilan yang dialami oleh para Petani, dimana politik anggaran yang belum maksimal memperhatikan kepentingan para Petani.

"Belum maksimalnya upaya menyerap tenaga kerja, yang menurut informasi yg sy dengar masih ada sekitar 7.700 pengangguran di Manggarai Barat," imbuhnya.

Ia melanjutkan bahwa, Kabupaten Manggarai Barat termasuk 10 besar Kabupaten termiskin di NTT, hampir 50.000 orang dan Kemiskinan Ekstrim sekitar 2.800 orang.

"Tentu label ini tidak sejalan dengan Label Labuan Bajo sebagai Kota Premium," katanya.

Menurut dia, hal itu sangat paradoks.

Siap Memperjuangkan Hak Masyarakat Menuntas Persoalan persoalan yang Terjadi.

"Saya Kanisius Jehabut bersama Partai Gerindra sangat menaruh perhatian terhadap persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat, sehingga kami dari Partai Gerindra dengan segala kemampuan dan potensi yang kami miliki dan tentunya dengan dukungan masyarakat Manggarai Barat kami akan memperjuangkannya dengan berdiri paling depan mengakhirinya," tutup Doktor Hukum Universitas Trisakti itu.