Penjabat Gubernur NTT Menjadi Pembina pada Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023

bulat.co.id -NTT | Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2023 (Hataru) ke-63, dilaksanakan upacara bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT pada Senin (25/9/23).

Pada kesempatan ini, bertindak sebagai pembina upacara Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC.

Baca Juga:

• Prokopim Setda Malaka Studi Tiru di Kabupaten Belu
• Dorong UMKM Manfaatkan Peluang di Pasar Global, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Lepas Ekspor Perdana Kerupuk Ikan Patin ke Malaysia
• Tiga Kali Mangkir, Honorer Dinas PMD Kota Sidempuan Ditahan Kasus Pemotongan ADD 18 Persen, Disebut Libatkan Penjabat

Mengusung tema *Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju*, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melakukan kerja spartan, serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.

Baca Juga :6 Komodo Taman Safari Bogor Dilepasliarkan di Labuan Bajo

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur NTT.

"Untuk menyukseskan program PTSL, para Kepala Daerah telah dihimbau untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Hingga saat ini, telah terdapat 118 (seratus delapan belas) kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB serta terus mendorong pemerintah daerah setempat agar segera melakukan pembebasan BPHTB," ujarnya.

Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah mendorong pendaftaran tanah bagi Masyarakat Hukum Adat melalui skema pendaftaran tanah secara komunal dan pendaftaran tanah Tanah Wakaf dan rumah-rumah ibadah yang dilakukan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.

"Kementerian ATR/BPN terus memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penyelesaian 9 Materi Teknis RDTR yang seluruhnya telah ditetapkan menjadi RDTR oleh Kepala Badan Otorita IKN. Lalu, dari target 12 (dua belas) Paket Pengadaan Tanah di IKN, telah diselesaikan sebanyak 7 (tujuh) Paket Pengadaan Tanah dan sisanya akan segera diselesaikan demi kelancaran pembangunan IKN," bebernya.

Lebih lanjut Menteri Hadi dalam sambutan yang dibacakan oleh Pj. Gubernur menyampaikan pesan presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa Investasi adalah kunci. Oleh karena itu, saya meminta agar para Kepala daerah segera merealisasikan penyusunan RDTR di daerahnya masing-masing, mengingat tata tuang merupakan panglima yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.