BKH Sorot Kasus Bupati Manggarai Barat Lapor Warga 

bulat.co.id -MANGGARAI BARAT | Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH), ikut menyoroti kasus Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi yang melaporkan Saverinus Suryanto, warga Transmigrasi Lokal di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo ke Polres Manggarai Barat pada 09 Mei lalu.

Benny Harman saat coffe morning dengan sejumlah awak media di Labuan Bajo Manggarai Barat, sabtu (23/9/23) mengungkapkan bahwa pemimpin tidak boleh alergi dengan kritikan.

Baca Juga:

• Bupati Madina Keluarkan Surat Perintah Penghentian PETI Di 12 Kecamatan
• Bupati Labuhanbatu Buka Carnaval di Eks Pasar Baru Rantauprapat Tuai Respons Warganet
• Bupati Tapsel Gus Irawan Buka MTQ Ke-7 Tingkat Kecamatan di Angkola Muara Tais

Baca Juga :Bupati Manggarai Barat Ngaku Sudah Bagikan Lahan Usaha 2 Beserta Sertifikat, Warga Translok : Dia Bohong">Bupati Manggarai Barat Ngaku Sudah Bagikan Lahan Usaha 2 Beserta Sertifikat, Warga Translok : Dia Bohong

Bahkan ia membandingkan model kritikan yang diterima oleh SBY dan partai demokrat saat memimpin selama sepuluh tahun.

"Tahun 2013 ada demonstrasi anti SBY, bawa kerbau ke hotel Indonesia, di pantat kerbau itu ditulis nama SBY, akan tetapi, SBY tidak melaporkan hal itu ke polisi," tutur BKH.

"Kalau saya ya, orang mau maki maki lu ngapain (ditanggapi), jangan jadi pejabat kalau ngga mau dimaki maki, kalau saya ngga dimaki oleh publik, berarti saya ngga jelas kerjanya apa, tetapi kalau saya dimaki maki oleh publik berarti saya diperhatikan oleh publik, ada kerjanya saya, kan gitu," tambah BKH.

Ia juga membandingkan Presiden Jokowi yang dihina oleh Rocky Gerung. Namun tidak dilaporkan oleh Jokowi.
"Rocky Gerung yang menghina Bapak Jokowi, itu keras sekali itu. Tapi Bapak Jokowi tidak lapor," kata BKH.

• Baca Juga :Labuan Bajo Nilai Bupati Mabar Aktor Intelektual Pembungkaman Demokrasi di Manggarai Barat">PMKRI Labuan Bajo Nilai Bupati Mabar Aktor Intelektual Pembungkaman Demokrasi di Manggarai Barat

Waketum Demokrat itu mengatakan agar selalu ada Restorative Justise.

"Soal laporan Bupati Manggarai Barat itu kan delik aduan, lakukan restorative justise saja. Sama seperti kasus saya dulu kan gitu, Restorative Justise," tutup BKH.