Pj Gubernur Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD NTT

bulat.co.id -NTT | Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC. menghadiri Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan 1 Tahun Sidang 2023 - 2024 bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT pada Kamis, 21 September 2023.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Prov. NTT, Aloysius Malo Ladi S.E, dan diawali dengan Pengesahan risalah paripurna ke-2 masa persidangan 1 Tahun sidang 2023 – 2024 dan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan oleh Pj. Gubernur NTT dan Sekda Prov. NTT Kosmas D. Lana, SH.,M.Si.

Baca Juga:

• Selama Menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut, Ratusan Petani dan Masjid Dibantu Harun Mustafa
• Bupati dan DPRD Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025
• Ketua DPD KAI Sumut : Terkait Kasus Melibatkan EEL, Penyidik Polda Sumut Tidak Profesional

Pj Gubernur NTT dalam penyampaian tanggapan atas pandangan umum Fraksi–Fraksi DPRD Prov. NTT menyampaikan beberapa poin diantaranya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah akan terus melakukan upaya pengawalan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengkajian pada aset – aset yang berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Baca Juga :Soal Kasus Bupati Manggarai Barat Lapor Warga, PMKRI Ruteng: Penegek Hukum Jangan Main Mata

"Pemerintah juga telah melakukan terobosan inovasi antara lain mendorong peningkatan upaya-upaya dalam menjangkau objek pajak khususnya pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti samsat keliling, satgas samsat corner, pelayanan di pelabuhan penyeberangan, termasuk mendatangi para wajib pajak melalui samsat _door to door_ bahkan pelayanan samsat dibeberapa lokasi juga dilakukan pada hari sabtu, serta juga dilakukan upaya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor" jelas Ayodhia.

Juga disebutkan berkaitan dengan pembayaran TPP bagi ASN, Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

"Selanjutnya saat ini pemerintah telah memproses pembayaran bulan Maret dan April sedangkan pembayaran selanjutnya akan menjadi prioritas pemerintah jika kondisi keuangan daerah memungkinkan." tambah Ayodhia.

Terkait saran fraksi untuk memperkuat cadangan stok beras dan menjaga kestabilan harga bahan pokok, terutama mengantisipasi masalah inflasi beras dapat dijelaskan pemerintah tetap berupaya menjaga kestabilan harga pangan di Prov. NTT terkait komoditi beras yang mana dapat dijelaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan Perum Bulog , Satgas Pangan NTT dibawah Koordinator Polda NTT dan distributor dalam mensuplai kebutuhan beras di masyarakat.

"Dalam rangka memperoleh informasi terkait kondisi dagang di tingkat pedagang eceran maka pemantauan secara berkala pun tetap dilakukan oleh pemerintah, dimana saya sendiri bersama Sekretaris Daerah melakukan peninjauan pada pasar inpres Naikoten 1 dan pasar Oebobo untuk mendengar langsung informasi dari para pedagang." Kata Ayodhia.