Bahas Karhutla, Pj Gubernur: Tingkatkan Upaya Pengendalian dan Pencegahan

"Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Area Penggunaan Lain (APL), muncul kompleksitas yang tinggi mengingat di area tersebut tersebar beragam suku dan kepentingan masyarakat dengan kemampuan sumber daya yang terbatas sehingga cukup sulit untuk dikendalikan".

Baca Juga:

• Bupati Manggarai Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 101 Kepala Desa
• Lokakarya Sosialisasi Draf Dokumen Kebijakan Rencana RPKB dan Rencana Kontigensi Wujudkan Belu tangguh Bencana
• Majelis Hakim Pertanyakan Status Haji Ramang Sebagai Fungsionaris Adat

Baca Juga :NTT Ayodhia Kalake Menerima Kakanwil BPN Prov NTT">Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake Menerima Kakanwil BPN Prov NTT

"Masyarakat NTT pada umumnya bergantung pada kawasan dengan status Area Penggunaan Lain (APL) dan memiliki budaya bertani dengan pola tebas bakar. Disatu sisi pola bertani tersebut dapat menekan biaya operasional yang relatif murah namun disisi lain dapat menimbulkan terjadinya penyebaran asap api dan kebakaran lahan. secara ekologi, kondisi lahan, semak belukar dan hutan di NTT lebih didominasi oleh ekosistem savana yang lebih mudah terbakar namun lebih cepat juga untuk dipadamkan yang mengakibatkan frekuensi _hotspot_ di NTT selama ini berada pada angka yang cukup tinggi," Jelas Ayodhia.

Diakhir sambutannya, Ayodhia menyebutkan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan telah membentuk Satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya pengendalian hingga akar permasalahan budaya tebas bakar melalui perubahan sistem pengelolaan lahan, pelatihan keterampilan pengelolaan lahan dengan memanfaatkan biomassa dan juga alternatif lain seperti permodalan untuk mengatasi permasalahan tersebut," Jelasnya. (Biro Aps NTT).