Ini Alasan Mengapa Audit PON XXI Harus Dilakukan sebagai Mekanisme Preventif
Hal tersebut disampaikannya menjawab wartawan di Media Centre PON XXI Wilayah Sumatera Utara di salah satu hotel di Medan, Jum'at (13/9) malam yang lalu.
Didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Kadispora Sumut Baharuddin Siregar selaku Ketua Harian PB PON dan Staf Ahli Gubernur Effendi Pohan selaku Sekretaris Umum PB PON Menpora menjelaskan bahwa permintaan audit ini dilatarbelakangi oleh tuduhan yang beredar di media sosial mengenai dugaan korupsi miliaran rupiah dalam penyelenggaraan PON.
Baca Juga:
"Pernyataan saya merupakan respon terhadap tuduhan yang muncul begitu cepat setelah PON baru saja dimulai, dimana beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi hanya berdasarkan contoh atau sampel terbatas", ujar Menpora.
Ia juga menambahkan bahwa sejak awal PON diselenggarakan, Pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran.
"Saya hanya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa semua proses ini telah diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi, tuduhan adanya penyelewengan atau korupsi itu tidak berdasar", lanjutnya.
