MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu, Proporsional Terbuka Tetap Dijalankan

"Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pmeilihan tertentu," beber Saldi Isra.

Baca Juga:

• Maju Dalam Pilkada Madina, Harun Berikan Angin Kebangkitan untuk UMKM Madina
• Usai Berikan Klarifikasi di Bawaslu, Harun Anggap Semangat Baru Untuk Perubahan Madina
• Alun-alun Kabupaten Sergai Bermanfaat Bagi Masyarakat Berolahraga dan Tingkatkan Ekonomi UMKM 

Adapun untuk mencegah pragmatisme caleg/parpol, MK menilai parpol harus punya mekanisme seperti menggunakan pemilihan pendahaluaun atau mekanisme lain, bisa digunakan unuk menentukan nomor urut calon.

"Berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk UU mengagendakan revisi atas UU 7/2017, persyararatan tersebut dimasuka dalam salah satu materi perubahan," pungkas Saldi Isra.

Sebagaimana diketahui, gugatan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 itu didaftarkan oleh 6 orang pada 14 November 2022. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya yaitu:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo) 2. Yuwono Pintadi 3. Fahrurrozi (bacaleg 2024) 4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel) 5. Riyanto (warga Pekalongan) 6. Nono Marijono (warga Depok).