Jokowi Siapkan Anggaran Rp800 Miliar Untuk Jalan di Sumut

bulat.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab memperbaiki jalan.

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (17/5/2023), dilansir dari detikcom.

Baca Juga:

• Mantan Plt. Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar Mewariskan Masalah, Pengangkatan 2 Pejabat Tabrak Perpres dan Pertek BKN
• Tak Dikerjakan Tepat Waktu, Inspektorat Labura akan Periksa Proyek Jembatan Desa Pematang
• Proyek Jembatan Desa Pematang Menyebrang ke Tahun 2025, Kadis PMD: Kembalikan Anggarannya ke Kas Desa

Baca Juga: Jokowi Minta Gubsu Segera Perbaiki Jalan Provinsi di Kabupaten/kota">Jokowi Minta Gubsu Segera Perbaiki Jalan Provinsi di Kabupaten/kota

Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak di Sumut segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Jokowi, tetapi juga jalan di Asahan.

"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," imbuhnya.

Selain di dua jalan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Sumut. "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," imbuhnya.

Jokowi menegaskan perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Jika jalur tersebut terganggu, hal itu berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujarJokowi.