Bupati Pemalang Non Aktif Dituntut 8,5 Tahun Penjara

bulat.co.id - Mukti Agung Wibowo Bupati Pemalang non aktif dituntut 8,5 tahun penjara dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Baca Juga:

• Setahun DPO, Tersangka Dugaan Korupsi DAK Disdik Madina 2020 Ditangkap Usai Sholat Jumat
• Dorong Poldasu Ungkap Kasus Korupsi Penerimaan PPPK, Andi Candra Nasution: Biarkan Proses Hukum Berjalan Sebagaimana Mestinya
• Anggota DPRD Sumut Dicokok, Korupsi Proyek Jalan Rp26 Miliar

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU) Ahmad Hidayat Nurdin dalam sidang yang digelar secara Hibrida di Pengadilan Tipikor Semarang, pada Jumat (14/4/2023) malam.

Tidak hanya menuntut Ganjaran 8.5 tahun saja, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300 juta dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.

Baca Juga: KPK Lakukan OTT Terhadap Wali Kota Bandung

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Mukti Agung Wibowo terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Masih menurut JPU Mukti Agung terbukti menerima suap dan Gratifikasi selama periode Maret 2021 hingga Juli 2022.

Suap dan Gratifikasi tersebut, antara lain, berasal dari uang Syukuran para pejabat yang dipromosikan, iuran, dan penyisihan anggaran dari dinas-dinas serta fee pekerjaan dari sejumlah pelaksana proyek di Kabupaten Pemalang.