DPD KNPI Mabar : Penyelenggaran ASEAN Summit tidak Boleh Meminggirkan Peran Warga Lokal
Baca Juga:
Untuk itu kata dia, Penyelenggara wajib memperhatikan serta mempertimbangkan Proses keikutsertaan masyarakat Manggarai Barat.
Ia juga Meminta Pemerintah Pusat Agar pihak Penyelenggara Menggunakan Jasa Pengusaha Daerah untuk menyediakan Souvernir, Juga Bagi setiap Pelaku UMKM.
"Siapkan satu tempat khusus bagi para pelaku UMKM lokal, agar mereka (pelaku UMKM) menyediakan hasil produksi mereka disitu, sehingga para tamu dapat dengan mudah mengakses untuk membeli berbagai hasil produksi pelaku UMKM lokal," pinta Dedy.
Dedy juga mengungkapkan bahwa Bila kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, maka Kegiatan Asean Summit hanya menjadikan masyarakat Manggarai Barat Sebagai Obyek Kebijakan Semata, karena Keterbatasan Akses masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Asean Summit tidak berdampak Langsung bagi kehidupan masyarakat.
"Proses pendekatan yang tidak melibatkan masyarakat Manggarai Barat adalah bentuk mendiskriminasi dan mermarjinalisasi peran masyarakat oleh Negara." Tegas Dedy.
Dedy juga mengingatkan Kabupaten Manggarai Barat, Sebagai Salah Satu Kabupaten dengan Kondisi Kemiskinan Extrem, mencapai angka, 9,79 % Tahun 2023 sesuai Dengan data BPS.
Kondisi ini kata Dedy, Berbading Terbalik dengan Proses Pembangunan infrastruktur yang sangat Memadai, Serta beberapa kegiatan Nasional dan internasional yang digelar di kabupaten Manggarai barat dan predikat sebagai Kabupaten wisata Super premium.
