Sekdako Padang Sidempuan Ikuti Rakorpim Program Pemberantasan Korupsi Secara Virtual

- Selasa, 21 Maret 2023 23:41 WIB
Sekdako Padang Sidempuan Ikuti Rakorpim Program Pemberantasan Korupsi Secara Virtual
Istimewa
Sekdako Psp dan jajarannya serta Ketua DPRD Kota Psp saat mengikuti Rakorpim secara virtual

Dijelaskannya, birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan dan tata pemerintahan yang baik, adalah dukungan Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area, yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa.

Pemberantasan korupsi daerah, kata dia, bertujuan mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktik korupsi.

Capaian perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah pada delapan area intervensi itu akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi yang dapat dimonitor secara real time melalui Monitoring Center Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.id. jelasnya.

"Besar harapan kami, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga instansi dapat terus berjalan, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan bebas dari praktik-praktik korupsi," tutupnya.

Acara dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua Johanis Tanak dan Nawawi Pomolango, Dewan Pengawas (Dewas) beserta jajaran KPK, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kementerian Investasi dan BKPM Ikmal Lukman.

Selain itu juga dihadiri seluruh Gubernur, Bupati, Wali kota dengan para Sekda serta jajaran, seperti Inspektorat Daerah, Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Ka BPKP perwakilan dan BPN wilayah seluruh Indonesia, baik langsung maupun virtual, sebanyak 3.486 orang. (Suhut Gultom)

Advertisement
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru