DPRD Manggarai Barat Akan Sampaikan Aspirasi Hasil RDP ke Pusat

bulat.co.id, Labuan Bajo -Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin menyatakan akan menyampaikan dan meneruskan hasil Rapat Dengar Pendapat [RDP] dengan Organisasi Masyarakat [Ormas] ke kementrian, DPRD Provinsi hingga DPR Pusat di Jakarta. Hal itu dikatakannya ketika diwawancara bulat.co.id pada Senin, [28/4] malam.

Beni, sapaan akrab ketua DPRD Manggarai Barat itu menggatakan bahwa, pihak telah memberi ruang kepada organisasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Langkah ini, kata dia sangat efektif dan efisien untuk bisa menyikapi persoalan sempadan pantai yang akhir akhir ini ramai diperbincangkan.

Baca Juga:

• ISKA: Ada Substansi yang Lebih Penting Dari Kericuhan Saat RDP di DPRD Manggarai Barat
• Ikatan Sarjana Katolik Manggarai Barat Sebut Privatisasi Pantai Adalah Kesalahan Pemerintah Pusat - Daerah
• Marten Mitar Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan dan Maksimalkan Peluang MBG

Dia menjelaskan, DPRD Manggarai Barat sangat mengapresiasi semangat organisasi masyarakat yang selalu responsif terhadap persoalan sosial yang terjadi di Manggarai Barat.

Terkait Aspirasi aspirasi yang disampaikan oleh organisasi masyarakat [Ormas] dalam forum rapat dengar pendapat antara Ormas, Pemerintah dan DPRD Manggarai Barat pada Senin, [28/4] siang, Beni menegaskan bahwa aspirasi itu akan diteruskan ke DPRD Provinsi hingga DPR Pusat.

DPRD Manggarai Barat juga, kata Beni akan menyampaikan aspirasi itu ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] di Jakarta.

"Ada 4 Poin tadi, ya yang nanti akan diambil oleh DPRD Manggarai Barat. Pertama, DPRD Manggarai Barat akan sampaikan aspirasi itu ke DPRD Provinsi. Karena soal Pantai itu urusan Provinsi, dan juga menyampaikan aspirasi itu ke DPR Pusat. Kedua, Aspirasi itu akan disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Kupang. Ketiga, DPRD Manggarai Barat meminta Pemerintah Daerah untuk membuka akses publik ke pantai. Keempat, DPRD Manggarai Barat akan menyampaikan aspirasi itu ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta," kata Beni ketika diwawancara bulat.co.id di kediamannya di Labuan Bajo. Senin, [28/4] malam.

Dia menegaskan, soal bangunan di atas Laut, DPRD Manggarai Barat akan menyampaikan hal itu ke kementian ATR/BPN.

"Meminta kementerian ATR/BPN untuk mengaudit hotel hotel yang dibangun di atas laut. Karena yang mengetahui apakah ada pelanggarannya atau tidak itu kan mereka. Apakah nanti akan dilakukan saat Kunker [Kunjungan Kerja], nanti kita tetap sampaikan," tegas Beni.

Soal kericuhan yang terjadi saat rapat dengar pendapat, Beni mengatakan bahwa itu hanya dinamika dan tidak berpengaruh kepada substansi rapat.