Tanggapi Oknum Wartawan Bela Kegiatan Ilegal PETI di Madina, Ketua DKP PWI Sumut Buka Suara

Reza - Jumat, 15 Maret 2024 10:45 WIB
Tanggapi Oknum Wartawan Bela Kegiatan Ilegal PETI di Madina, Ketua DKP PWI Sumut Buka Suara
dokumen pribadi
Ketua DKP PWI Sumatera Utara berfoto bersama Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Medan beberapa waktu lalu.
bulat.co.id - Wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus berpatokan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Salah satunya adalah bersifat independen dan bebas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Propinsi (DKP) PWI Sumatera Utara, Drs. M. Syahrir M.I.Kom melalui WhatsApp, Kamis (14/3/2024).

Advertisement

Syahrir menilai wartawan seharusnya bisa membedakan ketika dirinya bertugas sebagai peliput berita atau sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas).

Baca Juga:

Sehingga dirinya bisa melepaskan kepentingan-kepentingan dirinya dalam melaksanakan tugasnya.

"Walaupun belum ada aturan yang melarang wartawan tidak boleh menjadi bagian LSM, Ormas ataupun OKP. Tetapi berdasarkan KEJ, ketika melakukan peliputan dan menulis berita wartawan itu harus independen tidak memihak kepentingan siapapun. Hanya kepentingan masyarakat banyak yang harus dibelanya," jelas Syahrir.

Syahrir juga menilai beberapa oknum wartawan yang merangkap, seharusnya lebih paham kepentingan siapa yang mereka bela.

Dia mencontohkan sikap oknum-oknum wartawan yang membela para pelaku kegiatan ilegal seperti PETI di Madina misalnya.

"Seharusnya wartawan yang memberitakan PETI di Madina itu berdiri atas kepentingan masyarakat, namun tidak bertentangan dengan Hukum di Indonesia. Apalagi membuat berita yang tidak dilengkapi dengan data, dan hanya opini semata. Ini sudah melanggar KEJ," ungkap Syahrir.

Editor
: Andy Liany
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru