Soal Dugaan Penyelewengan P-APBDes 2020 Desa Sukajadi, Camat Perbaungan Masih Bungkam

bulat.co.id -SERGAI | Sesuai peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terlihat bagaimana Kecamatan dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa melalui 18 tugas pembinaan dan pengawasan (binwas) desa.

Untuk itu wartawan mencoba mengkonfirmasi Camat Perbaungan M. Fahmi terkait dugaan penyelewengan P-APBDes Ke-2 Tahun 2020 Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan namun, yang bersangkutan hingga kini masih bungkam, walaupun chat WhatsApp terlihat sudah terbaca.

Baca Juga:

• Selama Menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut, Ratusan Petani dan Masjid Dibantu Harun Mustafa
• Warga Pematang Ganjang Ditemukan Tewas Gantung Diri di Pohon Sukun 
• Sat Reskrim Polres Sergai Ungkap TPPO Libatkan WNA dan Pekerja Migran Indonesia 

Diharapkan camat Perbaungan harus mengambil tindakan dengan melakukan pemanggilan terhadap Kades Sukajadi dan melakukan klarifikasi perihal dugaan tersebut.

Baca Juga :Sergai Desak APH Periksa Kepala Desa Sukajadi Perbaungan">FKI- 1 Sergai Desak APH Periksa Kepala Desa Sukajadi Perbaungan

Sebelumnya diberitakan, Seharusnya penggunaan uang yang bersumber dari Dana APBD, APBN, APBDes atau dana yang bersumber dari Pemerintah, wajib digunakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, apalagi di saat pandemi Covid - 19.

Demikian disampaikan Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean didampingi Sekretaris Aziz Tanjung, kepada wartawan Selasa (7/11/23) di Sei Rampah.

"Penggunaan dana tersebut harus transparan dan terbuka terhadap masyarakat maupun terhadap Wartawan yang salah satunya menginput berita dalam sosial kontrol agar pembangunan tepat sasaran," tegasnya yang dikenal sering melakukan pengawasan terhadap pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk itu, kata M.Nur Bawean, aparat penegak hukum (APH) juga di desak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar diketahui ada tidaknya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN, mengingat lemahnya pengawasan internal.