Di Pakpak Barat, Kemenkumham Berikan Penguatan Teknis Aksi HAM

bulat.co.id -MEDAN | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memberikan penguatan teknis terkait Data Dukung Aksi HAM periode B08 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

"Sesuai Perpres 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025, yang menitikberatkan kepada pemenuhan HAM empat kelompok, yakni Kelompok Masyarakat Rentan (Perempuan, Anak, Panyandang Disabilitas dan Masyarakat Hukum Adat)," kata Kakanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi, diwakili Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, dalam keterangan, Minggu kemarin.

Baca Juga:

• Rektor Wisuda 417 Sarjana UM-Tapsel
• Jaksa eksekusi mantan Sekretaris Daerah Labuhanbatu atas kasus korupsi sebesar Rp1,3 miliar
• Bertemu Jokowi, Paslon Wali Kota Binjai dan Wakil Nomor Urut 4, Amir-Jiji Bahas Strategi Penting Tuk Kemajuan Binjai

Baca Juga :Pakpak Bharat Highland Marathon 5 K dan 10 K Diikuti 750 Pelari

Flora menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu memperhatikan data-data yang diminta di dalam unsur pelaporan Aksi HAM B08 agar dapat memberikan keterangan-keterangan yang sesuai berdasarkan hal yang diminta pada pelaporan Aksi B08.

Saat ini tidak lagi disampaikan pada portal KSP (Kantor Staf Presiden), namun langsung disampaikan pada Aplikasi SAPA HAM di Direktorat Jenderal HAM sebagai Sekretariat RANHAM Nasional.

Optimistis bahwa pada Pelaporan Aksi HAM B08 ini Pemda Provinsi Sumatera Utara akan berhasil nilai maksimal.