Cegah Penyebaran Paham Khilafah, Densus 88 Sambangi Desa Watu Wangka Manggarai Barat

- Kamis, 03 Agustus 2023 12:45 WIB
Cegah Penyebaran Paham Khilafah, Densus 88 Sambangi Desa Watu Wangka Manggarai Barat
Ven Darung
Tim Idensos SGW NTT Densus 88 Anti Teror sambangi desa Watu Wangka Manggarai Barat NTT
bulat.co.id -MANGGARAI BARAT | Bahaya radikalisme dan intoleransi dari kelompok penganut paham Khilafatul Muslimin (Khilafa) mulai menjamur di wilayah Manggarai Barat NTT.

Advertisement

Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) beberapa bulan lalu, tepatnya tanggal 6 Mei, 3 hari sebelum pelaksanaan ivent Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dilaksanakan telah mengamankan seorang remaja berinisial NN yang disinyalir berafiliasi dengan kelompok penganut paham khilafah.

Baca Juga:

Hingga hari ini, Densus 88 terus melakukan upaya pencegahan paham khilafah tumbuh di Manggarai Barat NTT.Dalam upaya tindakan pencegahan inilah, maka Tim Idensos SGW NTT Densus 88 AT Polri menyambangi desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada 1 Agustus 2023 lalu.

Baca Juga :Dilanda Hujan Terparah, Sejumlah Wilayah Tiongkok Terendam Banjir

Kehadiran Tim Idensos SGW NTT Densus 88 AT ke desa tersebut merupakan sebuah upaya pencegahan penyebaran paham khilafah.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Pendidik dan masyarakat desa Watu Wangka, Tim Idensos SGW NTT Densus 88 AT secara khusus menyoroti terkait sepak terjang kelompok paham khilafah.

Tim Densus 88 mengungkapkan beberapa fakta terkait kelompok ini, diantaranya, tujuan dari berdirinya Kilafatul Muslimin (Khilafah) yang ingin menyatukan semua penganut agama (baik muslim maupun non muslim) ke dalam sistem ke- khilafah -an. Juga pandangan mereka (Khilafah) terkait demokrasi dan Pancasila, dimana bertentangan dengan sistim khilafah, karena keduanya adalah buatan manusia. Mereka (Khilafah) hanya tunduk pada aturan yang dibuat oleh Allah dan rasulnya serta taat pada khalafah, yakni Hasan Baradja.

Salah satu bentuk penolakan mereka (penganut paham khilafah) terhadap NKRI dan Pancasila adalah dengan tidak mewajibkan warga khilafah memiliki KTP Indonesia dan menggantinya dengan Kartu Warga Khilafatul Muslimin [surat revisi persyaratan pendataan warga/pembuatan kartu warga khilafatul muslimin nomor: 162/Pst-03/VII/1437 H].

Baca Juga :Kelurahan Rana Loba-Mahasiswa Unwira Bersinergi Cegah Stunting

Dalam melakukan proses indoktrinasi, kelompok khilafatul Muslimin menggunakan tiga metode, Yakni sy'ar perguruan beladiri lebah putih, kajian online dan melalui institusi pendidikan (pondok pesantren ukuwah islamiyah; setingkat SD disebut UBA-Usman Bin Affan, stingkat SMP disebut UBK-Umar Bin Khattab, setingkat SMA disebut ABA- Abu Bakar As Sidiq, setingkat perguruan tinggi diaebut ABAT-Ali Bin Abi Thalib).

"Kajian- kajian khusus dan menanamkan semangat Jihad fi sabilillah biasanya dilakukan dalam latihan beladiri " kata SG, selaku pemateri dari Team Idensos SGW NTT Densus 88 AT Polri.

Tim Densus 88 AT menemukan, dalam menjalankan kajian-kajian online, terdapat beberapa website yang dipakai oleh kelompok khilafatul muslimin, seperti puji Chanel, jamiah ABAT Mapin, Mujahid I'lam, Khilafatul Muslimin, Sy'ar Khilafa Dunia dan lainnya.

"Biasanya anak-anak kita rentan dengan kajian-kajian on line seperti ini. Tiba-tiba anak tidak mau bergaul dengan tetangga, mengkafir-kafirkan tetangga bahkan orang tuanya sendiri, padahal tidak bergabung dengan kelompok atau mengikuti kajian tertentu, bisa jadi terpapar karena kajian online seperti ini" jelas SG.

Densus 88 juga menuturkan, melalui institusi pendidikan yang dibangun, proses indoktrinasi berjalan masif. Materi pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan kurikulum baku, seperti yang diajarkan pada lembaga pendidikan serupa. Bahkan alumnus dari pondok pesantren milik Khilafatul Muslimin ini tidak mengantongi Ijazah, sehingga outputnya kesulitan mencari pekerjaan setelah dinyatakan lulus.

"Ada 9 orang kita (Manggarai Barat) yang tamat dari pondok ini, tapi tidak memiliki Ijasah. Saat kita dekati, hampir semuanya frustasi karena tidak bisa melamar pekerjaan. Dalam kondisi frustasi ini sangat mudah bagi mereka untuk menjadi pelaku terorisme" ungkapnya.

Adapun modus operandi organisasi ini (Khilafah) bisa menyusup ke dalam masyarakat, melalui aktifitas pembangunan masjid dan pengajian. "Mereka tampil seolah-olah humanis dan toleran. Mereka melakukan pengajian ke masjid-masjid dan aktif dalam kegiatan sosial termasuk membangun masjid, semuanya itu dilakukan untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat (fase membangun kecintaan dan ketaatan)." Tandas SG.

Organisasi Khilafatul Muslimin ini juga, menurut SG pandai sekali menyembunyikan niat hati mereka yang sesungguhnya dan memperlihatkan hal berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya atau 'takiyah'.

"Kalau orang-orang [anggota khilafatul Muslimin] ini ditanyai, 'apakah mereka ingin mengganti Pancasila dengan sistem kehilafaan?' Mereka selalu bertakyah, dengan mengatakan bahwa mereka siap mempertahankan Pancasila dan NKRI. Mereka juga kerap menjelaskan bahwa sistem kekhalifahan ini sama halnya dengan sistem Kepausan dalam hirarki gereja khatolik, sehingga banyak kalangan tidak menganggap mereka tidak berbahaya, padahal aslinya mereka sedang mengusung ideologi lain yang sangat berbahaya bagi negara," kata SG.

Dalam catatan Densus 88 AT Polri, pada saat kelompok teroris Isis eksis di Irak dan Surya, pada tahun 2014, khilafatul Muslimin berafiliasi dengan organisasi teroris tersebut.

Densus 88 bercerita, aktifitas kelompok ini (khilafah) pun semakin masif terlihat belakangan, dalam upaya mengenalkan khilafatul muslimin kepada kayalak, mereka melakukan gerakan syi'ar konvoi bermotor guna menyambut kehadiran Khilafah, ini terjadi di beberapa kota salah satunya di Cakung Jakarta timur (29/05/2022).

Buntut dari aksi ini, beberapa petinggi Kilafatul Muslimin, termasuk sang Kholifah sendiri, Abdul Qadir Hasan Baradja ditahan oleh Kepolisian.

Dalam proses persidangan, dengan didukung 500 lebih alat bukti, Abdul Qadir Hasan Baradja kemudian divonis 10 tahun penjara. Adapun amar putusannya sebagai berikut:

"Menyatakan terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi pengurus ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila."

Dalam sesi terakhir pemaparan materi, Team Idensos SGW NTT Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa apa yang mereka (Densus 88) lakukan selama ini tidak untuk memusuhi agama tertentu, namun memerangi kaum intoleran, radikal dan terorisme.

"Negara menjamin kebebasan bagi setiap penganut ajaran agama yang ada di negeri ini untuk mengekspresikan keyakinannya. Tapi negara akan bertindak jika ekspresi keagamaan itu bertentangan dengan ideologi Negara, apalagi kalau ingin mengubahnya," Tegas SG.

Kegiatan Densus 88 itu mendapat respon positif dari tokoh agama, pemerintah dan masyarakat desa Watu Wangka.

Ketua FKUBManggarai Barat, Rm. Rikardus Mangu, Pr dalam sambutanya mengungkapkan bahwa yang paling penting adala konsep bernegara NKRI dan Pancasila telah Final.

"Kita semua yang hadir saat ini, tentu sudah yakin dan sepakat bahwa konsep bernegara itu sudah selesai dari dulu. Tidak ada lagi yang mau bentuk negara baru atau konsep baru, karena itu kita harus berusaha, bagaimana meyakinkan teman-teman yang telah mengambil jalan sendiri untuk kembali keperjalanan yang sama," ungkap Rm. Rikar Mangu, Pr.

Hal senada diungkapkan ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Manggarai Barat, Haji Ishak Muhamad Jabi, yang berbicara sekaligus mewakili ketua MUI Manggarai Barat.

Haji Ishak mengatakan Ulama dan para tokoh agama lainnya telah bersusah payah berjuang untuk memerdekakan negara ini dan telah sepakat dengan bentuk NKRI dan dengan dasar negara Pancasila.

"Kehadiran kami, saya dengan Romo Rikar di tempat ini untuk memberikan peneguhan. Para pendiri negara ini, para ulama dan tokoh agama lainnya sudah berjuang dengan susah paya agar negara ini merdeka, lalu enak saja, ada orang yang datang mau merusak negara ini. NU dan Muhammadiyah telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tiba tiba saja muncul ormas baru yang ingin merusak negara ini, sementara NU dan Muhammadiyah tidak pernah ingin merubah negara. Inilah yang perlu kita lawan, mereka yang selalu mementikan ego pribadinya, ingin merubah negara, "tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Kesbangpol Manggarai Barat, yang diwakili oleh Kepala bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Yos Tala, mengatakan bahwa sesuai dengan tugas fungsi kami, membina ideologi dan melakukan pemantauan terhadap pergerakan ormas dan sebagainya.

"Terkait khilafatul Muslimin, organisasi ini, khusus dimanggarai barat, sampai saat ini belum terdaftar. Oleh karena itu khilafatul Muslimin bukan ormas dimanggarai barat" ungkapnya.

Kehadiran Team Idensos SGW NTT Densus 88 AT Polri di Desa Watu Wangka, disambut gembira baik oleh pemerintah desa maupun warga. Dalam sambutanya kepala desa Watu Wangka, Ismail Kardi, Spd mengatakan sangat berterimakasih atas pemahaman terkiat teroris.

"Andaikan kemarin teman-teman dari Densus 88 tidak menyambangi rumah saya, berdiskusi tentang radikalisme dan terorisme beserta ormas-ormas nya, mungkin kita ini tidak tahu seperti apa itu terorisme. Sehingga kedepannya kita tidak boleh terlena dan lengah dengan kelompok ini (Khilafatul Muslimin)," ucap Ismail Kardi.

Warga desa Watu Wangka bersama tokoh Agama, tokoh Adat, pemerintah dan Tim Densus 88 menyatakan sikap menolak paham khilafatul muslimin (Khilafah) dan paham radikalisme, intoleran dan terorisme masuk ke desa Watu Wangka.

Editor
: Hendra Mulya
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru